TRENDING NOW


Sebuah fragmen sejarah kuno yang jarang dibahas kembali mencuat melalui catatan Eropa awal modern yang merekam kisah ekspedisi lintas samudra dari Afrika Timur menuju Asia Selatan dan Asia Tenggara. Teks tersebut menggambarkan sebuah rencana invasi besar yang oleh sebagian sejarawan disebut sebagai “perang antar benua” pada awal milenium pertama Masehi.

Catatan itu menyebut keterlibatan dua pusat kekuatan maritim Afrika Timur, yakni kawasan Mogadishu dan pesisir Adal yang berpusat di Zeila. Dari wilayah ini, armada besar dikatakan dihimpun dengan tujuan menyeberangi Samudra Hindia menuju pulau-pulau kaya di seberangnya.

Jumlah pasukan yang dikumpulkan tidak kecil untuk ukuran zamannya. Sumber tersebut menyebut sekitar 25 hingga 26 ribu orang ikut serta dalam armada, sebuah angka yang menunjukkan tingkat organisasi politik dan kemampuan logistik yang tinggi.

Target utama ekspedisi ini adalah pulau Taprobane, nama kuno yang sering dikaitkan dengan Sri Lanka, serta Sumatra (di Barus ada cerita rakyat mengenai invasi dari Afrika) yang sejak awal dikenal sebagai simpul perdagangan strategis di jalur India–Cina. Kedua wilayah itu dipandang sebagai pusat kekayaan dan pengaruh di Samudra Hindia.

Rencana invasi bersama ini menunjukkan bahwa hubungan Afrika Timur dengan Asia bukan sekadar perdagangan damai, tetapi juga mencakup ambisi militer dan politik lintas benua. Samudra Hindia pada masa itu bukan penghalang, melainkan penghubung dunia.

Namun, ambisi besar tersebut berakhir di luar rencana. Catatan itu menyebut sebuah badai besar menghantam armada di tengah pelayaran, memaksa kapal-kapal keluar jalur dan kehilangan orientasi.

Alih-alih mencapai Sri Lanka atau Sumatra, armada tersebut justru terdampar jauh di barat daya, di pesisir sebuah pulau besar yang kini dikenal sebagai Madagaskar. Peristiwa ini mengubah arah sejarah ekspedisi tersebut secara drastis.
Para penumpang armada dikisahkan menetap di pulau itu selama berbulan-bulan. Dalam rentang waktu tersebut, mereka membangun penanda dan meninggalkan jejak simbolik yang menunjukkan identitas dan asal-usul mereka.

Sumber Eropa mencatat bahwa mereka mendirikan pilar-pilar batu di beberapa titik pulau dan mengukir tulisan yang disebut sebagai aksara Chaldean. Di antara ukiran itu tercantum nama “Magadoxo”, yang kemudian dianggap sebagai bentuk awal dari nama Madagascar.

Kisah ini menjadi salah satu dasar teori tentang keterlibatan Afrika Timur dalam pembentukan awal peradaban di Madagaskar. Pulau itu memang dikenal sebagai titik temu unsur Afrika dan Asia dalam bahasa, budaya, dan genetika.

Judul teks yang menyertai kutipan tersebut bahkan secara eksplisit menyebut Sakalava dan asal-usul imperium Malagasi awal. Hal ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa pendaratan armada besar ini meninggalkan dampak politik jangka panjang.

Jika benar terjadi pada abad ke-9 atau ke-10, maka ekspedisi ini berlangsung pada masa keemasan jaringan dagang Samudra Hindia. Mogadishu dan Adal saat itu merupakan pelabuhan aktif yang terhubung dengan Arab, India, dan Asia Tenggara.

Sri Lanka dan Sumatra sendiri dikenal sebagai simpul penting dalam jalur rempah dan perdagangan internasional. Menguasai wilayah tersebut berarti menguasai arus ekonomi lintas benua.

Badai yang menggagalkan ekspedisi ini menjadi faktor alam yang menentukan jalannya sejarah. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa rapuhnya ambisi politik manusia di hadapan kekuatan samudra.

Meski gagal mencapai target utama, pendaratan di Madagaskar justru membuka bab baru dalam sejarah kawasan tersebut. Migrasi tak terencana ini mengubah komposisi penduduk dan struktur kekuasaan lokal.

Dalam konteks lebih luas, kisah ini memperlihatkan bahwa konflik dan ekspansi militer lintas benua bukanlah fenomena modern. Dunia abad pertengahan awal telah mengenal mobilisasi manusia dalam skala besar antar kawasan yang berjauhan.

Narasi ini juga menantang pandangan lama yang memisahkan sejarah Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara secara kaku. Samudra Hindia menjadi ruang interaksi bersama yang dinamis dan sering kali keras.

Para sejarawan modern masih memperdebatkan detail kronologi dan keakuratan sumber-sumber Eropa tersebut. Namun, kesesuaian kisah ini dengan pola migrasi dan temuan linguistik memberi bobot tersendiri.

Bagi Indonesia, khususnya Sumatra, kisah ini menempatkan pulau tersebut dalam konteks geopolitik global sejak awal. Sumatra bukan wilayah pinggiran, melainkan sasaran utama ambisi kekuatan asing sejak berabad-abad lalu.

Bagi Sri Lanka, rencana invasi ini menegaskan posisi strategisnya sebagai titik kunci Samudra Hindia. Pulau itu telah lama berada dalam radar kekuatan maritim lintas kawasan.

Sementara itu, Madagaskar muncul sebagai panggung tak terduga dari sebuah perang antar benua yang gagal. Dari sebuah kesalahan navigasi, lahir bab baru sejarah yang menghubungkan Afrika, Asia, dan samudra di antaranya.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan rencana besar terkait redenominasi rupiah. Langkah ini diharapkan menyederhanakan nilai mata uang dan menciptakan efisiensi ekonomi. Rencana ini sudah tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Redenominasi akan membuat nilai nominal uang lebih sederhana, misal dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Redenominasi berbeda dengan sanering. Sanering menurunkan nilai uang akibat inflasi atau krisis, sedangkan redenominasi hanya menyederhanakan angka, tanpa mengurangi kekayaan masyarakat. Artinya, jika Anda memiliki Rp 100.000, nilainya tetap sama meski tampilan nominal menjadi lebih kecil. Tujuan utama adalah mempermudah transaksi, pencatatan, dan meningkatkan kredibilitas rupiah.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah: apakah lebih efektif menghilangkan tiga nol atau empat nol? Misal, Rp 100.000 menjadi Rp 100 jika tiga nol dihapus, atau Rp 10 jika empat nol dihapus. Perbedaan ini tampak sederhana, tapi dampaknya besar terhadap psikologi konsumen, sistem pembayaran, dan stabilitas ekonomi.

Jika memilih penghapusan tiga nol, perubahan nominal terlihat wajar dan mudah diterima masyarakat. Harga-harga, gaji, dan tabungan tetap terasa familiar. Misalnya, roti seharga Rp 15.000 menjadi Rp 15, tidak terlalu ekstrim dan masih mudah dikaitkan dengan nilai sebelumnya. Sistem pembayaran elektronik dan kasir juga lebih mudah menyesuaikan.

Sementara itu, menghapus empat nol berarti perubahan lebih radikal. Rp 100.000 menjadi Rp 10, Rp 1 juta menjadi Rp 100. Transaksi nominal menjadi lebih kecil, namun dapat membingungkan sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan penyesuaian drastis. Risiko salah perhitungan dan adaptasi lambat bisa terjadi.

Dari sisi ekonomi makro, penghapusan empat nol bisa lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Inflasi yang tinggi dan nominal besar menjadi lebih “ringan” sehingga memudahkan pengelolaan fiskal, pembukuan, dan transaksi internasional. Nilai rupiah terlihat lebih stabil di mata investor asing.

Namun, dari sisi sosial dan psikologis, penghapusan empat nol membutuhkan edukasi lebih intensif. Bank, perusahaan, dan masyarakat harus menyesuaikan semua sistem pembayaran, ATM, aplikasi e-wallet, dan mesin kasir. Komunikasi publik menjadi kunci agar tidak terjadi kepanikan atau mispersepsi.

Tiga nol mungkin menjadi opsi kompromi. Perubahan lebih moderat, risiko adaptasi rendah, dan tetap membawa efek penyederhanaan yang cukup signifikan. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu menghitung dampak sosial-ekonomi dengan cermat sebelum menetapkan angka final.

Redenominasi juga akan mempengaruhi kontrak dan utang yang sudah ada. Jika nominal berubah drastis, kontrak lama harus disesuaikan secara proporsional. Ini termasuk gaji, harga sewa, pinjaman bank, dan obligasi pemerintah. Dengan penghapusan tiga nol, penyesuaian lebih mudah dilakukan.

Jika empat nol dihapus, penyesuaian kontrak menjadi lebih kompleks. Semua angka harus dihitung ulang, dokumen hukum diperbarui, dan sistem keuangan elektronik harus diperiksa kembali. Potensi kesalahan meningkat, sehingga biaya administrasi pun bertambah.

Psikologi konsumen juga menjadi pertimbangan. Menghapus empat nol bisa membuat masyarakat merasa kaya secara nominal, tapi sebenarnya nilainya tetap sama. Fenomena ini dapat memicu perilaku konsumtif sementara, sehingga inflasi jangka pendek perlu diwaspadai.

Di sisi lain, penghapusan tiga nol lebih realistis dan aman. Nilai nominal baru masih mirip dengan angka lama sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menyesuaikan diri. Dampak psikologis lebih terkendali dan transaksi harian tetap nyaman.

Redenominasi dengan tiga atau empat nol juga memengaruhi desain uang baru. Uang kertas dan logam harus dicetak ulang, disesuaikan dengan nilai nominal baru. Penghapusan empat nol memerlukan desain lebih radikal, sementara tiga nol lebih moderat.

Sektor bisnis juga terpengaruh. Perusahaan harus memperbarui sistem akuntansi, mesin kasir, dan e-commerce. Pilihan tiga nol lebih cepat diadopsi, sedangkan empat nol membutuhkan waktu lebih lama untuk semua pihak menyesuaikan sistem.

Bank dan fintech juga harus mempersiapkan sistem IT agar kompatibel dengan nominal baru. Kesalahan konversi bisa menimbulkan kerugian besar. Tiga nol memberikan transisi lebih mulus, sedangkan empat nol memerlukan pengujian lebih intensif.

Pemerintah menargetkan RUU redenominasi selesai pada 2026 atau 2027. Keputusan jumlah nol yang dihapus menjadi titik krusial sebelum legislasi disahkan. Keseimbangan antara efisiensi ekonomi, psikologi publik, dan stabilitas sistem keuangan menjadi pertimbangan utama.

Redenominasi yang tepat akan memperkuat kredibilitas rupiah. Investor dan masyarakat akan melihat bahwa Indonesia mampu menyederhanakan mata uang tanpa mengorbankan nilai riil. Pilihan tiga atau empat nol menjadi simbol kebijakan ekonomi yang matang.

Sejarah redenominasi di dunia menunjukkan bahwa penghapusan tiga nol lebih banyak dipilih karena transisi lebih mudah. Negara-negara seperti Turki, Brasil, dan Zimbabwe pernah menghadapi dilema serupa dan sering memilih perubahan moderat agar stabilitas sosial-ekonomi tetap terjaga.

Di Indonesia, edukasi publik akan menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah harus menjelaskan dengan gamblang perbedaan tiga nol dan empat nol agar masyarakat siap menghadapi perubahan. Sosialisasi melalui media massa, bank, dan lembaga keuangan menjadi langkah vital.

Akhirnya, keputusan penghapusan tiga atau empat nol bukan sekadar angka. Ini soal efisiensi ekonomi, stabilitas keuangan, dan kepercayaan publik. Pilihan yang tepat akan menjadi tonggak baru dalam sejarah rupiah dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Pemerintah Yaman melalui maskapai nasional kembali mengumumkan kabar pemulihan penerbangan sipil di sejumlah wilayah. Yemenia Airlines menyatakan akan melanjutkan operasi ke Bandara Seiyun di Hadramaut pekan ini, dengan koneksi penerbangan domestik menuju rute internasional ke Kairo dan Jeddah. Langkah ini dipandang sebagai sinyal awal normalisasi sektor transportasi udara di wilayah timur Yaman.

Selain Seiyun, operasi ke Bandara Al-Ghaida di Provinsi Al-Mahra juga dijadwalkan kembali dibuka mulai pekan depan. Bandara tersebut akan terhubung dengan rute ke Socotra, sekaligus membuka penerbangan langsung antara Socotra dan Jeddah. Bahkan, penerbangan internasional dari Bandara Mokha yang baru dibangun ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah direncanakan mulai beroperasi pada Februari mendatang.

Namun di tengah kabar positif tersebut, muncul pertanyaan publik terkait belum dibukanya penerbangan ke Bandara Rayyan di Mukalla, Bandara Shabwa, serta Bandara Marib. Ketiga bandara ini dinilai memiliki posisi strategis, baik secara ekonomi maupun politik, bagi kawasan timur dan tengah Yaman.

Sumber-sumber perhubungan udara menyebutkan bahwa faktor keamanan menjadi alasan utama keterlambatan pembukaan Bandara Rayyan di Mukalla. Meski Hadramaut secara umum relatif stabil, status dan pengelolaan keamanan bandara tersebut masih belum sepenuhnya berada di bawah otoritas sipil yang diakui pemerintah pusat.

Bandara Rayyan selama bertahun-tahun disebut mengalami pembatasan operasional akibat dinamika militer dan kepentingan keamanan regional. Infrastruktur fisik bandara dinilai memadai, namun kendali dan jaminan keselamatan penerbangan internasional belum memperoleh persetujuan penuh dari otoritas penerbangan sipil nasional.

Sementara itu, Bandara Shabwa menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Provinsi ini baru saja melewati fase transisi keamanan dan politik, menyusul perubahan kekuatan di lapangan dan proses konsolidasi pemerintahan daerah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesiapan bandara untuk melayani penerbangan komersial.

Selain faktor keamanan, aspek teknis juga menjadi penghambat utama di Shabwa. Fasilitas navigasi, sistem komunikasi, serta kesiapan layanan darurat bandara dilaporkan belum memenuhi standar internasional yang disyaratkan untuk pembukaan rute reguler.

Adapun Bandara Marib menghadapi tantangan yang berbeda. Wilayah Marib hingga kini masih berada di dekat garis konflik aktif, sehingga risiko terhadap keselamatan penerbangan sipil dinilai tinggi. Otoritas penerbangan enggan mengambil langkah yang dapat membahayakan penumpang dan kru.

Marib juga memiliki sensitivitas politik dan militer yang besar. Keberadaan fasilitas strategis di sekitar bandara membuat pengoperasian penerbangan sipil memerlukan koordinasi keamanan tingkat tinggi yang hingga kini belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi ini berbeda dengan Al-Mahra dan Socotra yang relatif jauh dari pusat konflik bersenjata. Stabilitas keamanan di dua wilayah tersebut memungkinkan pemerintah dan maskapai nasional untuk lebih cepat memulihkan konektivitas udara.

Pembukaan Bandara Badoun di Hadramaut dinilai sebagai solusi sementara untuk melayani kebutuhan mobilitas warga Mukalla dan sekitarnya. Bandara ini diposisikan sebagai alternatif sipil dengan pengawasan otoritas penerbangan yang lebih jelas.

Pemerintah Yaman menyatakan bahwa pembukaan bandara-bandara lain akan dilakukan secara bertahap. Setiap bandara harus memenuhi tiga syarat utama, yakni keamanan, kesiapan teknis, dan pengakuan administratif dari lembaga penerbangan sipil nasional serta internasional.

Para analis menilai kebijakan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam memulihkan sektor transportasi udara. Kesalahan dalam pengelolaan satu bandara saja dapat berdampak besar pada reputasi keselamatan penerbangan Yaman di mata internasional.

Di sisi lain, masyarakat di Mukalla, Shabwa, dan Marib terus mendesak agar bandara mereka dibuka. Mereka menilai akses udara sangat penting untuk aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, dan perjalanan ibadah ke luar negeri.

Khusus untuk Mukalla, tekanan publik semakin kuat mengingat Hadramaut merupakan salah satu wilayah dengan populasi besar dan kontribusi ekonomi signifikan. Ketergantungan pada bandara alternatif dinilai tidak efisien dalam jangka panjang.

Meski demikian, otoritas penerbangan menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Pembukaan bandara tanpa jaminan keamanan dan standar teknis yang memadai dianggap berisiko tinggi.

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bandara Rayyan, Shabwa, dan Marib. Evaluasi ini melibatkan aspek keamanan, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia.

Jika kondisi dinilai membaik, bukan tidak mungkin penerbangan ke tiga bandara tersebut akan dibuka secara terbatas terlebih dahulu. Skema penerbangan domestik kemungkinan menjadi tahap awal sebelum rute internasional diizinkan.

Untuk saat ini, fokus pemerintah adalah memastikan kelancaran rute yang sudah diumumkan, termasuk Seiyun, Al-Ghaida, Socotra, dan Mokha. Keberhasilan rute-rute ini akan menjadi tolok ukur bagi pembukaan bandara lain.

Dengan situasi politik dan keamanan Yaman yang masih dinamis, pemulihan penerbangan sipil diperkirakan akan berjalan bertahap. Publik diminta bersabar, sementara pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan mobilitas dengan tuntutan keselamatan dan stabilitas nasional.